Kamis, 23 Agustus 2012

Membangun Generasi Anti Korupsi


kutukan empu gandring,
"keris ini akan menghancurkanmu sampai tujuh turunan"
Artikel, buku, dan makalah yang mengecam dan mengkritisi korupsi sedemikian rupa telah begitu banyak menghiasi literatur kita. namun, ibarat sebuah sinetron yang terus bersambung, nyatanya penyakit masyarakat dan negara ini terus saja menggejala. Budiman Sujatmiko menyebut fenomena ini sebagai sebuah kutukan Mpu Gandring. Maka, sebelum kutukan itu berlanjut, adalah hal yang mendesak untuk memotong generasi korup tersebut.
Kita harus memotong generasi korup. Ini sebuah urgensi bernegara kita sebelum mencapai titik nadir kegagalan sebuah negara. Korupsi memiliki sejarah yang sangat panjang di negeri ini. Revolusi dan reformasi tidak menyelesaikan permasalahan korupsi. Bahkan dari hari ke hari disadari semakin parah dan memprihatinkan.
Kita mungkin ingat sebuah kelakar yang mengatakan, “pada jaman dahulu, orang korupsi di bawah meja, tetapi pada jaman sekarang bukan hanya di bawah meja, tetapi juga sampai meja-mejanya dikorupsi serta.” Kelakar ini tentu menggambarkan betapa orang tidak melihat lagi korupsi sebagai sebuah kejahatan. Korupsi dianggap sebagai hal yang sangat jamak. Kalaupun kemudian dipermasalahkan, itu hanya sebagian dari kecelakaan. Selebihnya, dianggap tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan.
Seperti kita lihat, semakin hari semakin dipertontonkan kepada publik, bahwa korupsi bukan hanya mentalitas satu dua orang atau biasa kita sebut sebagai oknum. Korupsi bahkan diketahui sebagai sebuah gerakan pembusukan yang terlembaga dan struktural. Bagi masyarakat kebanyakan,mungkin hal ini dianggap sebagai sebuah praktek yang sebenarnya sudah sangat lama. Baru sekarang-sekarang saja, hal ini mengemuka dengan adanya kasus-kasus besar yang kemudian menguap tanpa tindakan yang jelas.
Yang jelas, banyak kalangan bahwa negara ini sudah semakin kehilangan moralitas. Ada jarak yang sangat lebar antara idealisme moral dan prakteknya. Sebenarnya kita juga pantas bertanya,apakah negeri ini memang minus moralitas? Mengacu pada apa yang ditulis Magnis Suseno dalam bukunya Etika Dasar, moralitas adalah sebuah ajaran moral. Kalau kemudian dianggap kita minus moralitas, rasanya sudah cukup banyak ajaran moral yang ada di sekitar kita.
Yang saya rasa kurang adalah aksi dan refleksi moralnya yang kemudian kita sebut sebagai etika. Hal-hal yang berkaitan dengan moral di lingkungan-lingkungan pendidikan serasa hanya merupakan formalitas meskipun sudah mengacu pada kasus-kasus yang konkret dalam materi-materi pembelajaran. Maka, tulisan ini mencoba mengusulkan sebuah sistem dan gerakan pembelajaran kepada generasi muda kita agar bisa semakin bukan hanya memahami, tetapi juga memiliki mentalanti korupsi.
Haryatmoko, dalam sebuah tulisannya yang menyoroti korupsi dalam tinjauan moral menunjukkan beberapa hal yang menunjukkan mengapa korupsi sangat bermasalah secara moral. Setidaknya ada beberapa hal yang bisa saya tuliskan di sini.
Yang pertama, korban tindakan korupsi dianggap tidak berwajah. Bahwa kita melihat rakyat yang menderita, kesenjangan sosial yang sedemikian hebat, tingkat pengangguran yang tinggi, bahkan kasus-kasus kematian akibat gizi buruk, itu bukanlah subjek langsung dari korban korupsi. Yang dirugikan oleh tindakan korupsi adalah negara. Dan negara tidak berwajah. Negara terlalu umum untuk menjadi subjek yang dikatakan sebagai korban. Bandingkan misalnya dengan korban kriminal yang umum, seperti korban penusukan atau pencurian. Di sini korbannya jelas. Yang berhak menuntut juga jelas. Namun dalam hal korupsi, subjek yang menjadi korban tidak sejelas itu. 
Yang kedua, sesuatu yang dijadikan sebagai kebiasaan banyak orang, dianggap bukan lagi sebagai sebuah kejahatan. Seperti kita ketahui, yang namanya kebiasaan selalu berpengaruh pada suara hati. Ketika suara hati sudah semakin diam terhadap kejahatan yang dilakukan, kiranya dapat dimaklumi kemudian bahwa korupsi sudah semakin banal untuk tidak lagi disebut sebagai kejahatan. Kepentingan korupsi bukan hanya ada pada pihak-pihak tertentu, tetapi berbagai pihak merasa berkepentingan untuk melakukan hal yang sama. Sempat tergulirkan wacana budaya korupsi yang kemudian banyak dikritik oleh berbagai kalangan. Kata budaya tentu menunjuk bahwa kejahatan ini sudah dilakukan sedemikian massif.
Yang ketiga, adanya budaya silih atau penebusan kesalahan juga memperburuk suasana ini. Ada banyak contoh di mana koruptor mendapatkan perlakuan istimewa justru ketika dia baru saja pulang menjalani hukuman. Sangat memprihatinkan ketika ada tokoh-tokoh masyarakat yang menyambut kehadiran seorang koruptor yang pulang dari tahanan dengan sambutan layaknya seorang pahlawan dari medan perang. Dengan sebagian dari hasil korupsinya, ia menyumbangkannya untuk tindakan-tindakan sosial. Sayangnya, hanya mereka yang memiliki uang cukup banyaklah yang bisa menyumbangkan sesuatu yang cukup dikenang masyarakat.
Tentu kita tidak hanya menyalahkan masyarakat yang mengenang jasa-jasanya. Namun, kenyataan yang sempat mencuat pada bulan Agustus lalu bahwa banyak koruptor yang mendapatkan keringanan hukuman juga harus menjadi refleksi bersama. Praktek legal tersebut dianggap telah menyakiti rasa keadilan masyarakat. Oleh karena itulah, semakin mendesak untuk membangun sebuah generasi yang diharapkan bisa mengawali Indonesia yang lebih bersih, generasi anti korupsi.

Efektifkah Kurikulum Anti Korupsi?
Terlepas dari diskusi sengit para pendidik di lapangan yang kesulitan untuk meng’gol’kan kurikulum anti korupsi, kiranya kita terus bisa bertanya, apakah akan efektif kurikulum pendidikan dengan judul anti korupsi ini?
Pada bulan September 2010, Menteri Pendidikan Muhammad Nuh dan Wakil Ketua KPK Haryono Umar menyampaikan rencana untuk memasukkan materi anti korupsi di dalam kurikulum pendidikan mulai tahun ajaran 2011. Namun, banyak pihak mempertanyakan efektifitas kurikulum anti korupsi tersebut. Pasalnya, kebiasaan untuk melakukan tindakan korupsi sudah menggejala pula dalam dunia pendidikan.
korupsi belum berakhir
Belum lagi masalah uang dan waktu, hampir setiap akhir tahun ajaran kita juga berdebar-debar menunggu kasus kecurangan apalagi yang terjadi dalam ujian kelulusan. Yang terakhir, dunia pendidikan dihebohkan dengan kasus orang tua siswa yang diusir pergi oleh warga sekitar karena melaporkan tindakan contek massal. Tindakan melanggar hukum yang nyatanya dilakukan secara terlembaga, baik lembaga struktural maupun lembaga masyarakat, menjadi pertaruhan yang sangat mahal untuk membudayakan sebuah gerakan anti korupsi.
Para siswa dan mahasiswa, ketika turun di lapangan nyatanya menghadapi sebuah kasus yang tidak mudah, mereka memiliki pengetahuan untuk diterapkan agar anti korupsi, namun di lain pihak mereka dihadapkan pada tuntutan untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan yang seharusnya. Dan di sinilah tuntutan untuk mentolerir tindak korupsi semakin besar. Dan sekali lagi, korupsi terdangkalkan untuk menjadi sebuah tindakan kejahatan, karena sudah menjadi praktek yang sangat umum, bahkan melembaga.
Dalam sebuah training bersama dengan para dosen di berbagai perguruan tinggi, saya menyampaikan satu usul yang memang tidak mudah untuk dilaksanakan, tapi sangat mungkin. Berpangkal dari teorinya Hannah Arendt tentang arti perjumpaan, saya mengusulkan untuk mengajak peserta didik hadir dan merasakan, tinggal bersama dengan para korban korupsi. Ini berbeda dengan metode kampanye ketika seorang calon presiden makan nasi aking atau berkumpul dengan para pemulung. Sementara perjumpaan para politisi itu lebih untuk membangun citra, perjumpaan generasi muda dengan korban lebih untuk mengalami langsung kenyataan sebagai korban. Kemudian mereka diajak untuk merefleksikannya dan menganalisanya dalam berbagai bidang ilmu yang memungkinkan. Bagaimanapun, korupsi hanya satu kasus di antara sekian banyak kasus yang lain. Dalam proses pembelajaran, yang terpenting bukanlah materi dan formalitasnya, namun lebih ke refleksi dan internalisasinya.
Maka pertanyaan yang mungkin muncul, bukankah korban korupsi tak berwajah? Meski tak berwajah ia punya wajah-wajah yang jelas. Kita bisa mengajak para siswa dan para mahasiswa untuk hidup selama beberapa saat dengan mereka yang menderita akibat kebijakan-kebijakan yang diwarnai dengan kasus-kasus korupsi. Jumlahnya, tidak sedikit.

Herulono Murtopo
Penulis adalah Pengajar di Universitas Mercu Buana Jakarta

Tidak ada komentar: